SEJARAH RINGKAS PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL DI PENDIDIKAN

A.     SEJARAH RINGKAS PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL DI SEKOLAH

          Awal thn 1900an, UU wajib sekolah gratis diberlakukan di bbrp negara bagian di AS. UU ini tidak bisa melindungi anak-anak untuk bisa sekolah karena terjadinya proses industrialisasi, anak  dipekerjakan menjadi buruh dengan upah rendah sehingga banyak anak buta huruf dan bolos sekolah. Fasilitas sekolah buruk. Tingkat kelahiran dan pertumbuhan migrasi  tinggi.

          Situasi ini mrpkn awal dari perkembangan praktek pekerjaan sosial sekolah. Pelayanan pekerjaan sosial sekolah dimulai di  New York, Boston dan Hartford (1906) melalui lembaga-lembaga privat dan organisasi-organisasi diluar sistem sekolah. Pekerja sosial sekolah memulai kiprahnya dgn memberikan perhatian utama kepada masalah kualitas sekolah yang buruk dan bolos sekolah. Aktivitas utama pekerja sosial : membantu para guru memahami kondisi sosial dan lingkungan seperti kemiskinan, kesehatan yang buruk, dan eksploitasi anak (pekerja anak) mempengaruhi kehadiran di sekolah

          Tahun 1913, Rochester di New York menjadi sistem sekolah umum pertama mendukung pelayanan pekerjaan sosial sekolah dan mempunyai anggaran tetap. Tahun 1920an, pekerjaan sosial sekolah telah meluas di beberapa negara bagian dan telah menjadi bagian integral dari pendidikan bagi anak-anak

          Commonwealth Fund of New York, menambah visi pekerja sosial sekolah memberikan keuangan utk program pencegahan kenakalan remaja dgn menempatkan 30 orang pekerja sosial yang dikontrak di 20 wilayah desa dan perkotaan di AS. Pendidikan tidak hanya sebagai lembaga perkembangan anak, tetapi sebagai sarana pencegahan kenakalan. Dengan bantuan ini, pekerjaan sosial sekolah memperluas fungsi pelayanannya diluar  setting sekolah dan memperbesar jangkauan pelayanan di di kota-kota lainnya.

          Tahun 1920an, ada gerakan kesehatan mental mendorong pekerja sosial sekolah merubah fokus dari faktor-faktor masyarakat kepada therapeutik casework kepada anak-anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosional (siswa berkebutuhan khusus). Pekerja sosial sekolah menjadi anggota dari gerakan kesehatan mental dan gerakan bimbingan anak dalam pendidikan.

          Depresi besar terjadi tahun 1930an, telah merubah fokus pekerja sosial sekolah kepada kondisi-kondisi sosial yang merugikan dan kebutuhan-kebutuhan fisik siswa. Fokus ini menekankan kepada pekerjaan asistensi publik atau pekerjaan bantuan kesejahteraan Selama 1940an sampai 1950an, muncul pekerja-pekerja sosial baru dengan merubah fokus dari kondisi-kondisi sosial yang merugikan kembali kepada praktek klinis.

Selain pengembangan sosial casework sebagai metode menangani masalah anak-anak, juga  peranan pekerja sosial sekolah  : sebagai konsultan atau penasehat dalam hal kebijakan sekolah, kurikulum dan administrasi, serta melibatkan diri dalam perencanaan masyarakat dlm merancang program-program perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan rekreasi.

          Civil right act of 1964, mencegah diskriminasi dengan membantu program-program berdasarkan ras, warna kulit, atau negara asal dan membantu staf sekolah mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh perbedaan.  Elementary and secondary education act of 1965 (ESEA), memberikan bantuan resmi untuk kompensasi pendidikan ditingkat dasar dan menengah bagi anak-anak dari keluarga miskin. Vocational rehabilitation act of 1973, mengatur siswa yang mempunyai kecacatan dan membutuhkan akomodasi khusus.  Anak yang mengalami gangguan kurang perhatian (hiperaktif) dan siswa yang terinfeksi HIV/AIDS.

          Child abuse prevention and treatment act 1974, bantuan keuangan  kepada negara bagian yang menjalankan program-program untuk identifikasi, pencegahan, dan pengobatan kpd anak-anak terlantar dan yang mengalami kekerasan.  Juvenile justice and delinquency prevention act of 1974, memberikan sumbangan untuk mengembangkan  program-program kenakalan siswa sekolah dasar dan menengah di sekolah Education for all handicapped children act of 1975, membawa perubahan utama tanggung jawab untuk mendidik anak-anak cacat dengan menetapkan hak seluruh anak cacat kepada pendidikan publik yg tepat dan gratis. UU ini memberikan pengakuan secara hukum kepada pekerja sosial atas kontribusi mereka dalalm proses pendidikan. Tahun 1990 diubah oleh kongres menjadi the individuals with disabilities education act (IDEA). 

          1960-1970, mengatur keseimbangan antara kepentingan sekolah dgn hak-hak siswa tentang disiplin siswa. Contohnya yaitu doktrin legal in loco parentis. Doktrin ini memberikan kekuatan kepada petugas sekolah untuk melakukan pengendalian kepada siswa disekolah layaknya orang tua di rumah termasuk mengatur pakaian, cara bicara, dan perilaku siswa diluar sekolah.

          Tinker v. Des Moines School Board 1969 menetapkan : siswa tidak meninggalkan hak-hak konstitusi mereka di sekolah dan termasuk dalam hak-hak tersebut adalah kebebasan berekspresi.

          Tahun 1977, pengadilan tertinggi, dalam ingraham v. wright, menolak “hukuman kejam dan luar biasa” dan larangan menggunakan hukuman fisik di sekolah.   

          1975 dalam Goss v. Lopez, pengadilan tertinggi menetapkan bahwa untuk hukuman yang ringan, siswa cukup diberikan peringatan dan pemberitahuan informal (termasuk pernyataan tentang tuntutan dan bukti terhadap siswa), dan juga kesempatan untuk menceritakan catatan sejarahnya.

          1975 dalam Wood v. Strickland, memperluas aturan Goss dengan menyatakan bahwa petugas-petugas sekolah bisa dituntut jika mereka mengetahui bahwa tindakan-tindakan disiplin mereka akan melanggar hak-hak konstitusi siswaNamun, dlm Baker v. Owen (1975) terjadi perubahan ketika pengadilan tertinggi menegaskan hak-hak negara bagian untuk menggunakan hukuman fisik untuk memelihara aturan diruang kelas. Dalam hal ini, secara khusus mengatur bahwa sekolah dapat menggunakan hukuman fisik yang dapat diterima anak jika anak telah diperingati sebelumnya, dan jika upaya-upaya awal telah dicoba. Isu penting lainnya adalah hak untuk memeriksa dan menyita. Misalnya, pengadilan tertinggi dalam New Jersey v. T.L.O (1985) mengatur perlindungan bahwa pemeriksaan dan menyitaan yang tidak dapat diterima juga diterapkan di seting sekolah.

          1960 dan 1970, literatur praktek pekerjaan sosial memperbaharui fokusnya pada tanggung jawab pekerjaan sosial sekolah utk merubah kebijakan dan kondisi sekolah dgn memasukkan teori sistem dan pendekatan ekosistem juga metode groupwork sbg kerangka praktek pekerjaan sosial di sekolah.

Perubahan ini menekankan pada kondisi masyarakat dan sekolah sebagai target intervensi, mayoritas pekerja sosial sekolah tetap menekankan kepada metode sosial casework.

          Pada tahun 1980 sd 1990, masalah perilaku siswa. keluarlah UU menjamin anak-anak dari berbagai kelompok rentan mendapatkan pendidikan. 1987, dalam Stewart B. McKinney Homeless Assistance Act - dana utk menjamin anak-anak dan remaja terlantar bisa sekolah. 1990 menambahkan kapasitas sekolah publik untuk memberikan pelayanan kpd anak-anak dan remaja terlantar. The Hawkins-Stafford Elementary and Secondary School Improvement Amendments of 1988 menjalankan program pendidikan dasar dan menengah terhadap siswa-siswa yg kurang mampu.

UU ini memperluas pelayanan pekerjaan sosial sekolah dalam area intervensi pencegahan kepada anak-anak dan remaja yang berisiko tinggi. The Improving America’s Schools Act tahun 1994, menjalankan program pendidikan dan pelayanan kepada orang tua siswa dan remaja nakal atau terlantar. UU ini menjelaskan bahwa pekerja sosial sekolah menjadi salah satu bagian penting dari program pencegahan kejahatan, dan penanganan kebutuhan anak dengan kemampuan bahasa yang terbatas, serta anak-anak terlantar.

          1990, the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), memperluas pelayanan kepada bayi, anak balita dan usia prasekolah. UU ini menetapkan pekerja sosial sebagai seorang yang kompeten dalam memberikan pelayanan intervensi awal termasuk home visit, asesmen psikososial, konseling dan koordinasi sumber-sumber masyarakat. Pada tahun 1990, pelayanan pekerjaan sosial di sekolah secara resmi telah menetapkan setting pelayanan terkait sebagai bagian dari praktek pekerjaan sosial untuk membantu anak-anak cacat.

          Hare and Rome (1999), membahas sistem perawatan kesehatan yang akan mempengaruhi pemberian pelayanan pekerjaan sosial sekolah. Misalnya, pendanaan Medicaid digunakan di wilayah sekolah untuk membiayai pelayanan pekerjaan sosial dalam manajemen kasus dan pemberian rawatan, diagnosa dan skrining sesuai ketentuan Medicaid. Perubahan ini menghasilkan kebutuhan dikalangan pekerja sosial sekolah untuk mendapatkan mandat klinis sehingga mereka diakui sebagai pemberi pelayanan yang didanai oleh Medicaid.

State Children’s Health Insurance Program (S-CHIP) in 1997, memberikan bantuan keuangan kepada anak-anak sekolah dari keluarga miskin. Implikasinya pekerja sosial dapat melakukan identifikasi untuk menentukan anak-anak disekolah yang layak mendapatkan bantuan melayani anak-anak yang baru ditemukan.

          1990, kekerasan di sekolah menjadi focus dari  UU pemerintah. Tahun 1994,  federal Gun-Free Schools Act menetapkan kebijakan tidak ada toleransi pemakaian senjata di sekolah atau resiko kehilangan bantuan dan  hasilnya, banyak siswa yang dikeluarkan dari sekolah. 

The Safe Schools Act of 1994, memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan lokal yang mengalami masalah kejahatan serius , pencegahan kekerasan. Pekerja sosial sekolah  menjalankan pelayanan resolusi konflik dan mediasi sebaya. The Goals 2000: Educate America Act, dikeluarkan tahun 1994, merancang tujuan pendidikan nasional dengan fokus memperbaiki peringkat lulusan sekolah menengah, menyusun standar pencapaian akademik siswa, meningkatkan keterlibatan orang tua, dan menciptakan sekolah nyaman, disiplin dan bebas alkohol. Pekerja sosial secara khusus disebutkan dalam UU  sbg “personil pelayanan terkait”.

          1990 muncul gerakan membuat sekolah sebagai pusat pemberian komprehensif dan pelayanan terintegrasi kepada siswa beresiko dan keluarganya. Sekolah “full service’ ini, menawarkan pelayan kesehatan mental, medis dan gigi; aktivitas rekreasi; program remaja; dan program pendidikan orang tua. Mereka memerlukan upaya-upaya penuh dari petugas sekolah dan keterlibatan secara penuh dari orang tua dan masyarakat untuk menyatukan pelayanan-pelayanan ini dengan sekolah.